2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Menteri ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Edaran Nomor SE-10/MK.1/2021. 5. Pengajuan Ide Baru Periode Bulan Juli-Desember tahun 2021, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tahapan pengajuan Ide Baru Periode Bulan Juli-Desember tahun Beranda Produk Hukum Peraturan Perundang-undangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008. Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 25 February 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri; Dilihat 2194 kali; Diunduh 115 kali; Unduh. Batang Tubuh Jenis Dokumen. : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Nomor. : 273/487/SJ. Judul. : Penegasan Dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak Tahun 2020.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 360/2903/SJ tanggal 3 Juni 2015 tentang PEDOMAN OPERASIONAL PEMADAM KEBAKARAN - pg. 4 9. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 364/3791/SJ tanggal 23 Agustus 2017, Hal Langkah-Langkah Antisipatif Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan; 10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor364/1924

Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2021. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1.

Melalui Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 461/217/SJ, Tanggal 14 Januari 2021, Tentang Pelaksanaan Layanan Disabilitasi Bidang Ketenagakerjaan, yang meminta perhatian para Gubernur dan Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia: a) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Layanan Disabilitas melalui penguatan tugas dan fungsi dinas yang

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 411.3/1116/SJ tanggal 13 Juni 2001 perihal Pedoman Umum Revitalisasi Posyandu. Segenap jajaran Departemen Dalam Negeri menyambut gembira atas terbitnya Buku ini, karena Posyandu sebagai salah satu kegiatan yang dirancang dan dikelola masyarakat dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat dengan
SURAT EDARAN MENDAGRI NOMOR 910/106/SJ TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SATUAN PENDIDIKAN NEGERI YANG DISELENGGARAKAN OLEH KABUPATEN/KOTA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 356/4429/SJ TENTANG PEDOMAN
UyqTL.
  • 85ik5njh0r.pages.dev/347
  • 85ik5njh0r.pages.dev/9
  • 85ik5njh0r.pages.dev/48
  • 85ik5njh0r.pages.dev/203
  • 85ik5njh0r.pages.dev/291
  • 85ik5njh0r.pages.dev/171
  • 85ik5njh0r.pages.dev/315
  • 85ik5njh0r.pages.dev/357

    • surat edaran menteri dalam negeri